CHECK LIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

SEMESTER II TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	AREA	PENILAIAN	LINK
1	KETUA	Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUS - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis APM	lihat
2	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016	lihat
3	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016	lihat
4	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016	lihat
5	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	lihat
6	KETUA	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja	lihat
7	KETUA	1. Dokumen SAKIP a.  Indikator Kinerja Utama (IKU) b.  Rencana Strategis (RENSTRA) c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT) d.  RENJA - RKAK/L e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : 2. Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	lihat
8	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	lihat
9	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	lihat
10	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	lihat
11	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	lihat
12	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	lihat
13	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	lihat
14	KETUA	Pengawasan Eksekusi	lihat
15	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	lihat
16	KETUA	Penerapan Restorative Justice	lihat
17	KETUA	Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019	lihat
18	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	lihat
19	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	lihat
20	KETUA	Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	lihat
21	KETUA	Tata tertib persidangan	lihat
22	KETUA	Persidangan Elektronik	lihat
23	KETUA	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	lihat
24	KETUA	Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif	lihat
25	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan )	lihat
26	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	lihat
27	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	lihat
28	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	lihat
29	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan ( Reform )	lihat
30	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )	lihat
31	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )	lihat
32	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )	lihat
33	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )	lihat
34	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan )	lihat
35	KOORDINATOR AREA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas  (Reform )	lihat
36	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)	lihat
37	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)	lihat
38	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	lihat
39	KOORDINATOR AREA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	lihat
40	KOORDINATOR AREA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	lihat
41	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)	lihat
42	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	lihat
43	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	lihat
44	KETUA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)	lihat
45	KOORDINATOR AREA	Pelayanan Prima	lihat
46	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	lihat
47	KOORDINATOR AREA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	lihat
48	KOORDINATOR AREA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)	lihat
49	KETUA	Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	lihat
50	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	lihat
51	KETUA	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	lihat
52	WAKIL KETUA	Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)	lihat
53	WAKIL KETUA	Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA	lihat
54	WAKIL KETUA	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	lihat
55	WAKIL KETUA	Tugas Wakil Ketua Sebagai MR	lihat
56	WAKIL KETUA / MR	Assesmen internal	lihat
57	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	lihat
58	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	lihat
59	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	lihat
60	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan	lihat
61	HAKIM	Pengawasan Bidang	lihat
62	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	lihat
63	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	lihat
64	HAKIM	Court Calender	lihat
65	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	lihat
66	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	lihat
67	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	lihat
68	PANITERA	Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)	lihat
69	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
70	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
71	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	lihat
72	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	lihat
73	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	lihat
74	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	lihat
75	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	lihat
76	PANMUD PIDANA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	lihat
77	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	lihat
78	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	lihat
79	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	lihat
80	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	lihat
81	PANMUD PIDANA	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan	lihat
82	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
83	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
84	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	lihat
85	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	lihat
86	PANMUD PERDATA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	lihat
87	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	lihat
88	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	lihat
89	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	lihat
90	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	lihat
91	PANMUD PERDATA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	lihat
92	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	lihat
93	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	lihat
94	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	lihat
95	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
96	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
97	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	lihat
98	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	lihat
99	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	lihat
100	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	lihat
101	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	lihat
102	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	lihat
103	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	lihat
104	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	lihat
105	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	lihat
106	PANMUD HUKUM	Posbakum	lihat
107	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	lihat
108	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	lihat
109	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	lihat
110	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	lihat
111	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	lihat
112	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	lihat
113	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	lihat
114	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	lihat
115	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai	lihat
116	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	lihat
117	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	lihat
118	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	lihat
119	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	lihat
120	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	lihat
121	SEKRETARIS	Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	lihat
122	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT	lihat
123	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)	lihat
124	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)	lihat
125	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan	lihat
126	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	lihat
127	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	lihat
128	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)	lihat
129	SEKRETARIS	Tim Pengelola Website	lihat
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	lihat
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	lihat
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	lihat
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	lihat
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	lihat
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	lihat
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	lihat
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	lihat
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	lihat
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	lihat
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	lihat
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	lihat
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	lihat
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	lihat
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	lihat
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)	lihat
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	lihat
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	lihat
152	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	lihat
153	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset  lainnya	lihat
154	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	lihat
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	lihat
156	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	lihat
157	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	lihat
158	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	lihat
159	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	lihat
160	UMUM DAN KEUANGAN	SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas	lihat
161	UMUM DAN KEUANGAN	SK Kendaraan Dinas	lihat
162	UMUM DAN KEUANGAN	SK Perangkat IT	lihat
163	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)	lihat
164	UMUM DAN KEUANGAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	lihat
165	UMUM DAN KEUANGAN	Genset	lihat
166	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara	lihat
167	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir	lihat
168	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur masuk gedung pengadilan	lihat
169	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	lihat
170	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	lihat
171	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	lihat
172	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	lihat
173	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	lihat
174	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	lihat
175	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan     bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	lihat
176	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang  kesehatan, 7. Perpustakaan	lihat
177	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	lihat
178	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	lihat
179	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan     LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang     persediaan, SPM dan penyetoran pajak     PPH Pasal 21, 22 dan 23)	lihat
180	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara      pemegang uang muka 4.  Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	lihat
181	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	lihat
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	lihat
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	lihat
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	lihat
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	lihat
186	UMUM DAN KEUANGAN	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	lihat
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pencatatan surat masuk/keluar	lihat
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	lihat
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	lihat
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.	lihat
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAKL	lihat
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	lihat
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014	lihat
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	lihat
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)	lihat