
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGHADIRI UNDANGAN ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN PEMKAB LEBAK
WAKIL KETUA, HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGIKUTI WEBINAR BERSAMA ANTARA MA DAN BPN
GIAT APEL HARI SENIN TANGGAL 4 DESEMBER 2023
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
GIAT APEL SENIN PAGI 27 NOVEMBER 2023
APEL SENIN PAGI TANGGAL 20 NOVEMBER 2023
GIAT JUM'AT BERSIH TANGGAL 17 NOVEMBER 2023
SEKRETARIS, KASUBAG PTIP DAN KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN MENGIKUTI SOSIALISASI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN BASELINE TAHUN ANGGARAN 2025
GIAT APEL HARI SENIN 13 NOVEMBER 2023
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PIMPIN UPACARA HARI PAHLAWAN DI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PEMBERITAHUAN GANGGUAN PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PEMELIHARAAN SISTEM (MAINTENANCE) APLIKASI E-BERPADU
PENGUMUMAN MAINTENANCE APLIKASI SIPP
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut



Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.