HAKIM PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGHADIRI UNDANGAN MUSRENBANG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025-2045 DI PEMDA LEBAK
RAPAT BULANAN EVALUASI DAN PEMBINAAN BULAN MARET 2023 SERTA PEMBERIAN REWARD KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI BERKINERJA TERBAIK
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI PENGAYOMAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
SOSIALISASI INTERNAL TENTANG STANDAR INFORMASI PUBLIK
IKAHI CABANG RANGKASBITUNG MELAKSANAKAN BAKTI SOSIAL DAN BUKA PUASA BERSAMA DI YAYASAN NOERENA MAJID
KOORDINASI TIM PENILAI PENYELENGGARA SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024
IKAHI CABANG RANGKASBITUNG MENGIKUTI ACARA PELATIHAN SINGKAT PENULISAN ARTIKEL POPULER HUKUM SECARA DARING
Lebih lanjut
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PENGUMUMAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH YANG BERHAK ATAU TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
PENGUMUMAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024
PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG KONEKSI JARINGAN INTERNET
PENGADAAN LAYANAN JASA KONEKSI JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2024 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
Lebih lanjut
TENTANG PEMEBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
SK KPN RANGKASBITUNG NO 301/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/III/2024 TENTANG PENETAPAN TUGAS-TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN BESERTA STAF
SK KPN RANGKASBITUNG NO 302/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/III/2024 TENTANG PENETAPAN TUGAS-TUGAS KEPALA SUB BAGAIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BESERTA STAF
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Lebih LanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut