PIMPINAN, HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL MENGIKUTI HALAL BIHALAL DI PENGADILAN TINGGI BANTEN
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN MELAKSANAKAN BRIEFING DENGAN PPNPN
GIAT RAPAT EVALUASI TIM WEBSITE PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
GIAT APEL PAGI HARI SENIN TANGGAL 1 APRIL 2024
OPEN BIDDING LELANG 4 (EMPAT) UNIT KENDARAAN RODA 2
RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
SAMBUT IDUL FITRI 1445 H, DHARMAYUKTI KARINI MAHKAMAH AGUNG BAGI SEMBAKO MURAH
Lebih lanjut
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PENGUMUMAN BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH YANG BERHAK ATAU TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
PENGUMUMAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024
PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG KONEKSI JARINGAN INTERNET
PENGADAAN LAYANAN JASA KONEKSI JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2024 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
Lebih lanjut
SK KPN RANGKASBITUNG NO 366/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/III/2024 TENTANG PENUJUKKAN TIM PENGELOLA PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
SK KPN RANGKASBITUNG NO 366/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/III/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
TENTANG PEMEBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
TENTANG PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
